Guru Besar Fakultas Ekonomi Unesa. Prof. Dr. Dewie Tri Wijayanti menjadi guru besar keempat di Fakultas Ekonomi Unesa. Dosen jurusan Manajemen itu dalam disertasinya mengangkat tema Kepemimpinan di Dalam Pelaksanaan Manajemen Strategi pada Organisasi Pemerintahan.
Dalam pidato disertasinya saat pengukuhan guru besar, perempuan kelahiran Malang ini menyampaikan bahwa manajemen strategis sudah menjadi kebutuhan bagi organisasi pemerintahan. “Ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun arus globalisasi. Masyarakat semakin cerdas dengan tingkat ekonominya,” terang istri dari Ir. H. Munadi Kromodihardjo, M.M. ini.
Di dalam pembuatan dan pelaksanaan manajemen strategis, tambah Prof. Dewie, diperlukan sistem kepemimpinan yang tepat dan andal yang mampu menggerakkan seluruh elemen dan stakeholder secara harmoni, sehingga pelaksanaannya tepat pada sasaran yang diharapkan.
Konsep manajemen strategis di Indonesia sebenarnya sudah dikenal dan diterapkan di lingkungan militer pada tahun 1970-an. Pada masa itu, militer Indonesia (ABRI) telah memiliki konsep tentang pertahanan negara. Akan tetapi, tidak semua lembaga pemerintahan di Indonesia menerapkan sistem perencanaan strategi tersebut.
Sementara itu, berkembangnya manajemen strategis di lingkungan organisasi pemerintahan Indonesia disebabkan oleh perubahan besar atau reformasi pada akhir tahun 1990-an. Dampaknya, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan-perubahan mendasar dan menyeluruh.
“Secara ringkas, era reformasi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan banyak perubahan. Paling tidak ada dua perubahan penting menyangkut pemerintahan di Indonesia, yakni soal otonomi daerah dan sistem politik,” kata Prof. Dewie. Otonomi daerah menjadi kunci bagi pemerintahan dalam menyusun program kerja agar dapat disesuaikan dengan segala perubahan yang ada. Di samping itu, perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi juga telah menjadi pertimbangan penting bagi organisasi dalam menentukan visi dan misinya. Organisasi harus terus bertahan (survive) dan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya di tengah derasnya arus perubahan.
Perubahan berikutnya adalah perubahan dalam sistem politik, khususnya yang menyangkut pemilihan kepala daerah. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh legislatif (DPRD), tapi kini kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
“Dua perubahan ini tentu membawa dampak bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah dituntut agar mampu melaksanakan pemerintahan secara strategis. Pemerintah dituntut agar mampu membuat kebijakan dengan tepat, efisien, dan efektif dalam mencapai visi dan misinya,” ungkap Prof. Dewie. (FUL)
Share It On:
