ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN …
Publika 4 (6), 2016
SDG 16 — Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
2.237 artikel · Halaman 98 dari 112
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN USAHA PADA PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Kasus Di Kecamatan Sidoarjo …
Publika 4 (2), 2016
VILLAGE DEVELOPMENT STRATEGY TOWARDS GOOD VILLAGE GOVERNANCE
International Conference on Contemporary Social and Political Affair …, 2016
Accounting and Ethics in Good Corporate Governance: Agency Theory Perspective
Middle-East Journal of Scientific Research 24 (9), 2693-2698, 2016
Rethinking of corporate governance
Procedia-Social and Behavioral Sciences 219, 455-464, 2016
Pengaruh Persepsi Keadilan Distributif pada Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan yang Dimediasi oleh Kepuasan Penilaian Kinerja di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya
Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 5 (1), 1-23, 2016
THE EFFECTS OF SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, OWNERSHIP CONCENTRATION AND INVESTMENT OPPORTUNITIES TOWARD CORPORATE GOVERNANCE QUALITY OF LISTED COMPANIES IN INDONESIA STOCK …
International Journal of Applied Business And Economic Research 14 (Number 1 …, 2016
The effects of size, leverage, profitability, ownership concentration and investment opportunities toward corporate governance quality of listed companies in Indonesia stock exchanges
International Journal of Applied Business and Economic Research
Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Ponorogo Untuk Mewujudkan Good Governance
Jurnal Administrasi Perkantoran 4, 2016
Penegakan Hukum Atas Kewajiban Menyalakan Lampu Pada Siang Hari Bagi Pengemudi Sepeda Motor Di Surabaya
NOVUM: JURNAL HUKUM 3 (1), 150-156, 2016
PENEGAKAN HUKUM ATAS LARANGAN PENYEMBELIHAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PEGIRIAN SURABAYA
NOVUM: JURNAL HUKUM 3 (2), 97-104, 2016
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DI SURABAYA (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN SURABAYA)
NOVUM: JURNAL HUKUM 3 (2), 160-168, 2016
Penegakan hukum atas kewajiban menunjukkan surat kelengkapan bermotor saat penindakan oleh kepolisian lalu lintas
NOVUM: JURNAL HUKUM 3 (3), 166-173, 2016
PENEGAKAN HUKUM PASAL 302 AYAT 1 KUHP TERHADAP BUDAYA KARAPAN SAPI MADURA DI KABUPATEN PAMEKASAN
Novum: Jurnal Hukum 3 (3), 33-41, 2016
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENEBANGAN LIAR ATAS HASIL HUTAN OLEH POLISI KEHUTANAN DI KPH KEDIRI KABUPATEN KEDIRI
Novum: Jurnal Hukum 3 (3), 156-165, 2016
Pengawasan BPK dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bebas Korupsi
Jatiswara 31 (2), 2016
Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa
Airlangga University Press, 2016
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. I, Semarang: CV
Karya Abadi Jaya, 2015
Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan
Sawwa: Jurnal Studi Gender 11 (1), 111-124, 2015
KETENTUAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
IAIN ZAWIYAH COTKALA LANGSA, 2015
