Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua KIP RI (tengah) selaku penulis buku ‘Pemerintahan Terbuka’ memaparkan berbagai aspek penting tata kelola informasi sesuai amanat UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Unesa.ac.id. SURABAYA–Prodi S-1 Ilmu Komunikasi (Ikom), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membedah buku ‘Pemerintahan Terbuka’ karya Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia di Auditorium Gedung I6, Fisipol, Kampus 1 Ketintang, Surabaya, Jumat, 14 Februari 2025.
Bedah buku yang dihadiri mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023, sebagai bagian dari kuliah tamu pada mata kuliah Manajemen Humas itu dibahas langsung Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua KIP, yang merupakan penulis buku tersebut.
Wakil Dekan I Fisipol, Harmanto menyampaikan, diskusi ini merupakan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memahami konsep pemerintahan terbuka langsung dari ahlinya.
Buku tersebut sangat penting, karena membahas berbagai aspek, termasuk rahasia negara, intelektual organik, lingkungan hidup, hingga Sustainable Development Goals (SDGs). “Jadi mahasiswa Ilmu Komunikasi perlu memahami isu-isu ini secara kritis, terutama dalam konteks dunia politik sekarang,” ucapnya.
Diskusi dan bedah buku ini dihadiri mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023.
Koorprodi S-1 Ilmu Komunikasi, Anam Miftakhul Huda menekankan bahwa pemerintahan terbuka secara umum merupakan model tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, yang tentu saja sangat perlu dipahami mahasiswa.
“Harapannya diskusi dan bedah buku ini dapat memberikan wawasan lebih luas bagi mahasiswa terkait keterbukaan informasi dalam pemerintahan,” ucapnya.
Selain sesi bedah buku, acara ini juga menjadi momentum penting dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama antara Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol Unesa dan KIP RI. “Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan literasi keterbukaan informasi di lingkungan akademik,” tukasnya.
Penandatanganan kerja sama KIP RI dengan Prodi Ikom, Fisipol, Unesa.
Bedah buku ‘Pemerintahan Terbuka’ dibahas Eko Setiawan, pranata humas ahli muda dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, dan dimoderatori oleh dosen Ikom dan Direktur Humas dan Informasi Publik Unesa, Vinda Maya Setianingrum.
Dalam pemaparannya, Arya Sandhiyudha menekankan bahwa pemerintahan terbuka adalah instrumen paling efektif dalam mewujudkan negara demokratis.
Tata kelola pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penulis buku, Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua KIP RI dan panelis, Eko Setiawan bersama Wakil Dekan I Fisipol, Koorprodi dan jajaran dosen S-1 Ikom Fisipol Unesa.
"Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang harus memahami hak dalam demokrasi, aktif berpartisipasi dalam kebijakan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan," ujar Arya.
Panelis, Eko Setiawan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan terbuka berkaitan dengan saluran informasi seperti media sosial yang penggunanya semakin meningkat.
“Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dapat ditingkatkan melalui penyebaran informasi yang lebih efektif dan transparan salah satunya melalui saluran yang bisa dan mudah diakses publik,” ucapnya. [*]
***
Reporter: Zerlina Aurellia El Sahara (Fisipol)
Editor: @zam*
Foto: Tim Humas Unesa
Share It On:
