Narasumber dari Filipina, Malaysia, dan Indonesia menyampaikan dinamika HAM, politik, dan hukum berdasarkan pengalaman yang terjadi di masing-masing negara.
Unesa.ac.id., SURABAYA–Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Guest Lecturer on Human Rights, Politics, and Law di Gedung Srikandi I6 Fisipol, pada Selasa, 25 Februari 2025.
Kegiatan ini dihadiri empat narasumber dari tiga negara. Pertama, Glenda E Feliprada assistant professor dari University of Santo Tomas Filipina. Ia memaparkan tentang bagaimana aturan dalam sebuah negara itu bisa tersampaikan dan dipahami seluruh lapisan masyarakat.
Glenda menegaskan, sebaik apapun peraturan yang dibuat, tidak akan berguna jika sosialisasi ke masyarakat tidak dilakukan. Di Indonesia dan Malaysia, lanjutnya, program 'small claims' ini belum maksimal dilakukan.
"Seperti halnya memberikan makanan yang sehat, tapi masyarakat tidak akan mengambil sebab mereka tidak tahu bahwa itu baik untuk mereka. Itulah mengapa membandingkan (politik antar negara) itu perlu demi kemajuan negara," terangnya.
Narasumber kedua, Fang Yi Xue dosen dari Taylor's University Malaysia. Dia menyebutkan keterkaitan antara pelestarian budaya dengan akses teknologi informasi. Dua hal itu bisa membawa dampak yang positif juga negatif tergantung bagaimana memposisikan manfaat dari teknologi.
Wakil Rektor III Unesa menyerahkan piagam penghargaan kepada narasumber kuliah tamu Fisipol.
Dalam sebuah kasus budaya di pedalaman Malaysia yang akses teknologi dan internetnya paling rendah di Negeri Jiran, informasi mengenai sosial dan politik sulit dijamah. Sementara di sisi lain, pada daerah yang aksesnya mudah, justru bahasa lokalnya, budaya, dan tradisi kian terkikis dari tahun ke tahun.
Pemateri ketiga, Ahmad Tarmizi T, associate professor dari Universiti Putra Malaysia. Tarmizi menyampaikan, kedudukan antara hak asasi manusia dan toleransi harus duduk di tempat yang sama. Keduanya harus memiliki porsi yang seimbang.
"Ketika seseorang terlalu memperjuangkan haknya, ia akan mengikis toleransinya, dan sebaliknya. Kehidupan harus berjalan seperti Yin dan Yang, seimbang. Karena ada batas dalam human rights dan toleransi," tegasnya.
Narasumber terakhir datang dari Indonesia, yakni Moch Mubarok Muharam, Korprodi S-1 Ilmu Politik Unesa. Dia menyampaikan tentang fenomena politik Indonesia saat ini, yang berada di bawah kepemimpinan Prabowo.
Mubarok menyampaikan seluruh elemen masyarakat harus mengontrol kehidupan politik Indonesia termasuk mahasiswa. Ia menambahkan, berpikir kritis, tetap bergerak dan bersuara dalam dunia politik adalah cara mahasiswa untuk terus mengawal politik pemerintah.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi, Pemeringkatan, Publikasi, dan Science Center Unesa, Bambang Sigit Widodo mengatakan, HAM, politik, dan hukum merupakan entitas fundamental yang harus sejalan.
Jajaran pimpinan Unesa, dosen dan dekanat Fisipol bersama narasumber.
Bambang Sigit melanjutkan, kuliah tamu ini menjadi salah satu langkah mahasiswa dan civitas academica untuk meningkatkan kesadaran dalam melihat situasi sosial dan politik yang terjadi di Indonesia saat ini.
"Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menempatkan HAM sebagai jantung dari segala peraturan. Semoga pertemuan hari ini bisa menemukan solusi konkret seluruh lapisan masyarakat dari semua aspek kehidupan," tukasnya.
Dekan Fisipol, Wiwik Sri Utami menyampaikan belajar dari perspektif yang berbeda bukan hanya memperluas wawasan tetapi juga memengaruhi cara berpikir tentang masa depan. Ia berharap mahasiswa akan menemukan sudut pandang baru dalam melihat HAM, politik, dan hukum.
Muhammad Hafizh Al Ghifari, salah satu peserta kuliah tamu menyampaikan kuliah ini memberikan perspektif baru dalam melihat kondisi politik dan sosial di negara lain. Mahasiswa S-1 Ilmu Politik Unesa angkatan 24 itu berharap, kegiatan ini akan terus digelar untuk menambah literatur mahasiswa dalam politik dunia.[*]
***
Reporter: Fatimah Najmus Shofa (FBS)
Editor: @zam*
Foto: Tim Humas Unesa
Share It On:
