www.unesa.ac.id
Unesa.ac.id. SURABAYA—Universitas Negeri Surabaya (Unesa) bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam isu kemanusiaan. Kerja sama strategis ini melibatkan Fakultas Hukum (FH) Unesa dan diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Kamis, 5 Februari 2026, bertempat di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat Kampus II Lidah Wetan.
Rektor Unesa, Nurhasan atau Cak Hasan menyebut kolaborasi ini sebagai langkah penting untuk memperkokoh posisi kampus sebagai garda depan pemajuan HAM di Indonesia. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus terintegrasi dalam seluruh ekosistem akademik, mulai dari kurikulum yang inklusif, riset yang berdampak, hingga pengabdian masyarakat yang menyentuh kelompok marginal.
"Ini merupakan wujud komitmen Unesa untuk berperan sebagai agen perubahan sosial. Kami ingin memastikan Tridarma yang kita jalankan memiliki ruh perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia," ujar guru besar Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) itu.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengapresiasi kolaborasi ini karena Komnas HAM sangat membutuhkan mitra strategis dalam mengawal isu kemanusiaan di daerah. Unesa, melalui Fakultas Hukum, dinilai memiliki relevansi kuat dengan mandat Komnas HAM, terutama dalam fungsi pendidikan publik dan kajian kebijakan yang berbasis pada data lapangan.
www.unesa.ac.id
“Melalui tridarma perguruan tinggi, Unesa memiliki relevansi kuat dengan mandat Komnas HAM dalam pemajuan HAM, termasuk pendidikan kepada publik dan kajian kebijakan,” jelasnya.
Dekan Fakultas Hukum, Arinto Nugroho, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat aspek pengajaran dan penelitian pasca-MoU ini. Pihaknya berkomitmen meningkatkan literasi HAM agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak dasarnya serta memiliki pengetahuan hukum untuk mempertahankannya.
www.unesa.ac.id
"Melalui pengabdian masyarakat, kami ingin berkontribusi menekan angka pelanggaran HAM dengan membekali warga pemahaman hukum yang praktis dan aplikatif," tegasnya.
Rangkaian acara ini juga diisi dengan kuliah tamu bertajuk “Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia: Peran Strategis Komnas HAM Hari Ini”. Anis Hidayah memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, Komnas HAM menerima lebih dari lima ribu aduan, di mana Jawa Timur secara konsisten berada di posisi tiga besar wilayah dengan laporan tertinggi.
Isu-isu seperti konflik agraria, kebebasan beragama, hingga perlindungan kelompok marginal menjadi fokus utama yang memerlukan perhatian akademisi.
"Tingginya angka aduan di Jawa Timur menunjukkan betapa pentingnya peran universitas untuk membantu fungsi pencegahan dan edukasi di tingkat lokal," pungkasnya. ][
***
Reporter: Mochammad Ja’far Sodiq (FIP)
Editor: @zam*
Foto: Tim Humas Unesa
Share It On:
