Surabaya- Universitas Negeri Surabaya menggelar kegiatan Pembekalan Teknis Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Penjabat Pengadaan (PP), dan Pengelolaan Keuangan pada Senin, 30 Januari 2016 di Ruang Auditorium Lantai 3 Kantor Pusat Unesa Ketintang. Kegiatan tersebut diikuti semua Pimpinan Fakultas Selingkung Unesa, Kepala Lembaga (LP3M, Pascasarjana, LPPM), Kepala Badan Pengelolaan Unit Usaha, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Selingkung Unesa, Pengelolaan Keuangan, dan Tenaga Kerja Akuntansi Seluruh Fakultas Unesa. Dari pimpinan Unesa hadir Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Yuni Sri Rahayu, M. Si, Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan, Drs. Tri Wrahatnolo, M. Pd., M. T. dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Ketut Prasetyo, M. S.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor II menegaskan bahwa kegiatan pembekalan teknis tersebut sangat penting karena ada hubungannya dengan anggaran tahun 2017. Tri Wrahatnolo menambahkan, pembekalan tersebut memberikan arahan komitmen penjabat dalam pengadaan barang dan jasa atau anggaran.
"Kami berharap bapak ibu sekalian bisa memahami tentang anggaran dan cara pengelolaan keuangan yang sudah diberikan oleh para narasumber nantinya," ungkap Tri Wrahatnolo yang sekaligus membuka kegiatan pembekalan teknis ini.
Kegiatan Pembekalan Teknis PPK, PP, dan PK mendatangkan narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Propinsi Jawa timur, yakni Kukuh Setiawan dan Agus Hidayat. Narasumber lainnya dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya (KPPN Surabaya I), Suryo Guritno. Sebagai moderator adalah Wakil Rektor II, Drs. Tri Wrahatnolo, M. Pd., M.T.
Kukuh Setiawan menyampaikan bahwa pada dasarnya APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebab, anggaran pendapatan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kukuh menambahkan, tata cara dalam pengelolaan keuangan negara ada tingkatannya. Salah satunya yaitu, dari Financial Administrasi ke Financial Management. "Ini merupakan perubahan mendasar dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara," jelas Kukuh Setiawan. (sh/sir)
Share It On:
