Unesa.ac.id. SURABAYA--Wilayah pesisir Indonesia masih menjadi kantong-kantong kemiskinan yang perlu perhatian khusus. Berbagai sumber, termasuk Program PAIR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan jumlah penduduk miskin kawasan pesisir mencapai sekitar 17,74 juta orang, jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan non-pesisir di angka 8,4 juta orang (World Bank, 2023).
"Konsentrasi kemiskinan di daerah pesisir tersebut dipengaruhi faktor struktural dan geografis, salah satunya karena sumber daya pesisir dan laut belum dikelola dengan baik," ucap guru besar ekologi laut dan pesisir, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Prof. Dr. Tarzan Purnomo, M.Si dalam pidato pengukuhan guru besar di Unesa, pada 29 Desember 2025 lalu.
Menurutnya, didukung dengan berbagai studi dan riset, setidaknya ada enam penyebab kemiskinan masyarakat pesisir. Pertama, ketergantungan terhadap sektor perikanan skala kecil dengan nilai tambah rendah. Kedua, kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim, abrasi pantai, dan bencana alam.
Ketiga, akses pasar dan infrastruktur yang terbatas di banyak wilayah pesisir Indonesia bagian timur. Keempat, keterbatasan akses terhadap modal, asuransi, dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.
Lalu, yang kelima, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang relatif rendah di kawasan pesisir. Keenam, pengelolaan sumber daya laut yang belum berkelanjutan dan lemahnya tata kelola perikanan. Ketujuh, fluktuasi harga komoditas laut terhadap pendapatan nelayan.
Angka kemiskinan kawasan pesisir bisa diatasi dengan tata kelola sumber daya pesisir dan laut yang maksimal, salah satunya melalui integrasi blue bioekonomi dan bioekologi dalam tata kelola sumber daya.
Integrasi tata kelola ini dilakukan berbasis data sains, perencanaan berdasarkan ekosistem kawasan, menggunakan teknologi inovatif, dan melibatkan masyarakat serta komunitas dalam pengambilan kebijakan.
"Selain itu dalam pelaksanaannya dilakukan kajian menyeluruh dan evaluatif sehingga jika terjadi ketidaksesuaian pengelolaan sumber daya, maka bisa dilakukan perbaikan secepatnya," bebernya.
Tata kelola yang terintegrasi tersebut memungkinkan pemanfaatan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan untuk nilai tambah ekonomi masyarakat, dan memandu pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem.
Contoh implementasi pendekatan ini misalnya dalam bentuk budidaya rumput laut berbasis ekosistem, akuakultur terpadu, kawasan konservasi dan perikanan, blue carbon mangrove, dan lain-lain. "Intinya, tata kelola ini bersifat lokal, terpadu, adaptif, berkelanjutan, dan berkeadilan," tegasnya.
Agar angka kemiskinan kawasan pesisir bisa ditekan, menurutnya perlu penguatan tata kelola ekosistem pesisir dan laut yang terintegrasi, transformasi ekonomi laut menuju blue bioekonomi, peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, integrasi inovasi dan teknologi laut, adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana pesisir, serta penguatan kebijakan dan kelembagaan lintas sektor.
"Pengelolaan pesisir dan laut tidak bisa dilakukan secara sektoral dan eksploitatif. Kompleksitas ekosistem laut, dinamika sosial pesisir serta tuntutan pembangunan menuntut pendekatan holistik, berbasis sains, dan berorientasi jangka panjang," tutupnya. ][
***
Reporter: Puput Saputra (FBS)
Editor: @zam*
Foto: Tim Humas Unesa
